reformasi intelijen indonesia - An Overview

reformasi intelijen indonesia - An Overview

Blog Article

Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun user lain selain user yang memeberikan scheduling dan route

Each individual individual shall have the correct to the freedom to believe his/her religion (kepercayaan), and to precise his/her sights and ideas, in accordance with his/her conscience.

The federal government has utilised several different rules, often arbitrarily, to charge people who have talked about or documented on human legal rights abuses and various associated troubles, like corruption.

Also, too much bureaucratic controls for international foundations, which include necessities on residency and minimum belongings allotted to the establishment with the Corporation (USD1 million for the foreign legal entity and USD100,000 for any foreign unique).

Tetapi makna intelijen yang sebenarnya tidak selalu harus negatif, sepanjang kegiatan intelijen diartikan sebagai kegiatan pengumpulan informasi yang digunakan untuk memberikan peringatan dini guna mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, maka pada dasarnya kegiatan intelijen adalah suatu kebutuhan bagi setiap warga negara.

The 1000-website page Invoice was criticized due to the fact the beginning in the 12 months for weakening Advantages to workers, like the simplicity of choosing and firing staff. The Invoice was also said to weaken the role of district governments in analyzing wage degrees.

Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, Langkah kedua yang dapat ditempuh dalam penguatan intelijen negara adalah dengan memperkuat dan memperat koordinasi intelijen negara, terutama lewat Kominda.

GlobaLex is presented being an facts support only and is not meant to deliver, and really should not be relied on to be a source of, authorized tips. Users ought to seek the advice of experienced professionals about the application from the legislation to particular situations.

Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi target serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di period pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.

Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada era reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.

Proses rekrutmen serta mendapatkan informasi lebih lanjut kultur intelijen juga menjadi aspek penting dalam reformasi intelijen di Indonesia.

Mengambil contoh masalah terorisme, untuk menghadapi ancaman terorisme kontemporer sinergi antar komunitas intelijen, dan intstansi/lembaga negara merupakan suatu kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi demi mencapai kepentingan bersama yaitu mempertahankan kedaulatan NKRI terutama dari aksi teroisme yang datang dari dalam maupun dari luar.

Although some marginalized groups have been given selected authorized recognition, LGBTI persons should still be seen as owning an disease, or simply be considered as a threat to countrywide stability. All through community and national election period, the repression of LGBTI folks can also be often made use of as a marketing Software to spice up incumbent/challenger acceptance. Furthermore, on December six, 2022, the Indonesian parliament passed a Monthly bill updating the Criminal Code.

Dalam sejarah perkembangan bangsa, Indonesia mengalami beberapa kali pendadakan strategis yang dampaknya cukup deadly. Beberapa pendadakan strategis tersebut antara lain: